Guantanamo ruling

BBC Indonesia, 30 Juni 2006

The United States Senate has begun drawing up plans for a new type of court to try terrorism suspects held at Guantanamo Bay. The Supreme Court ruled on Thursday that the military tribunals at Guantanamo contravene US law and the Geneva Conventions. President Bush has said there still might be a way for his administration to gain Congressional approval for the tribunals, which require lower standards of evidence to secure convictions than conventional courts.

The American civil liberties union has called on the president to close the Guantanamo camp following the Supreme Court's decision. The BBC Washington correspondent says the ruling is a serious blow to Mr Bush, who believed he held broad authority to pursue what America calls the war on terror, as he saw fit.

Fatwa tentang kamp Guantanamo

Senat Amerika Serikat mulai menyusun rencana mengenai jenis pengadilan baru untuk mengadili tersangka teroris di Teluk Guantanamo. Mahkamah Agung memutuskan kemarin bahwa mahkamah militer yang digelar di Guantanamo melanggar hukum Amerika Serikat dan Konvensi Jenewa. Presiden Bush mengatakan mungkin pemerintahnya masih bisa mendapatkan persetujuan dari Kongres untuk membentuk mahkamah yang memerlukan standar bukti lebih rendah dari pengadilan biasa.

Organisasi pembela hak sipil Amerika mendesak presiden Bush agar menutup kamp Guantanamo setelah keluarnya fatwa Mahkamah Agung kemarin. Wartawan BBC di Washington mengatakan, fatwa itu merupakan pukulan telak bagi Bush, yang yakin dia memiliki kewenangan yang luas untuk melancarkan kebijakan yang disebut Amerika sebagai perang melawan teror, secara leluasa.

Chinese President on corruption

The Chinese president, Hu Jintao, has promised to reform the way Communist Party officials are appointed in a bid to stamp out what he called rampant official corruption. Mr Hu made the comment in a televised speech marking the eighty-fifth anniversary of the founding of the Chinese Communist Party.

He said the selection of Party officials was among the areas in which corruption was apparent. He said appointments must follow strict rules so that positions could not be bought. The BBC Beijing correspondent says several recent cases, involving the deputy commander of the Chinese Navy and a deputy mayor of Beijing, have highlighted the major challenge posed by official corruption.

Presiden Cina soal korupsi

Presiden Cina Hu Jintao berjanji untuk mereformasi cara pengangkatan pejabat partai Komunis dalam upaya untuk menindak kondisi yang dia sebut korupsi pejabat yang merajalela. Hu melontarkan janji itu dalam pidato di televisi untuk memperingati ulangtahun ke-80 berdirinya Partai Komunis Cina.

Dia mengatakan, pemilihan pejabat Partai Komunis termasuk bidang yang jelas diwarnai korupsi. Dia mengatakan, pengangkatan harus mengikuti peraturan yang tegas, sehingga jabatan tidak bisa dibeli. Wartawan BBC di Beijing mengatakan, sejumlah kasus baru-baru ini, yang melibatkan wakil panglima angkatan laut Cina dan wakil walikota Beijing, menyoroti tantangan besar yang ditimbulkan oleh korupsi di kalangan pejabat.