Nazi in Poland

BBC Indonesia, 6 Juli 2006

Polish police have secured the closure of a neo-Nazi website, and have detained a man suspected of running it.

The website, operated by the Polish branch of the group known as Blood and Honour, published personal details of people on its hate-list -- such as left-wing activists, prominent members of ethnic minorities, and homosexuals.

The Polish police enlisted the cooperation the American FBI in closing the site, which used a US-based server.

Nazi di Polandia

Polisi Polandia telah memastikan penutupan sebuah situs internet Neo-Nazi, dan menahan seorang pria yang diduga menjalankannya.

At least 21 people died and thousands others were injured during a 3 weeks strike and nationwide pro-democracy demonstrations, which resulted in King Gyanendra giving up his direct rule.

Sedikitnya 21 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam aksi mogok nasional dan unjuk rasa pro-demokrasi yang berlangsung selama 3 pekan, yang menyebabkan Raja Gyanendra menyerahkan kekuasaan langsungnya.

Situs internet itu dioperasikan oleh cabang Polandia dari kelompok yang dikenal sebagai Darah dan Kehormatan, yang mengumumkan rincian dari orang-orang yang masuk dalam daftar kebencian mereka, seperti pegiat sayap kiri, anggota terkemuka dari kelompok minoritas, dan homoseksual.

Polisi Polandia mendapat bantuan kerja-sama dari FBI Amerika dalam menutup situs tersebut, yang menggunakan layanan berbasis di Amerika Serikat.

Human Right in Nepal

The Nepalese government has given more time to the judicial commission to report back on alleged atrocities against pro-democracy activists earlier this year.
At least 21 people died and thousands others were injured during a 3 weeks strike and nationwide pro-democracy demonstrations, which resulted in King Gyanendra giving up his direct rule.

A spokesman for the commission, Dilli Raman Acharya, told the BBC that it would not be able to complete the report in time and had been granted an extension until September.

Hak Asasi di Nepal

Pemerintah Nepal memberikan waktu yang lebih banyak kepada komisi judisial untuk melaporkan kembali dugaan kekejaman atas pegiat pro demokrasi awal tahun ini.

Sedikitnya 21 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam aksi mogok nasional dan unjuk rasa pro-demokrasi yang berlangsung selama 3 pekan, yang menyebabkan Raja Gyanendra menyerahkan kekuasaan langsungnya.

Seorang jurubicara komisi, Dilli Raman Acharya mengatakan kepada BBC bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan laporan pada waktunya dan mendapat perpanjangan waktu hingga September.